Pada zaman ini banyak penguasa, baik dari kalangan pemerintah maupun lembaga masyarakat memiliki reputasi negatif, karena salah menggunakan otoritas yang dimilikinya. Penyalahgunaan kekuasaan politis memungkinkan terjadinya pemberontakan kepada Allah, sebaliknya terselenggaranya politik etis memungkinkan terciptanya Kerajaan Allah di dunia. Karena itu, lembaga-lembaga masyarakat, termasuk lembaga keagamaan, menjadi kekuatan tersendiri untuk mempengaruhi terciptanya etika politik dan keluarnya kebijaksanaan publik yang menyejahterakan semua. Lembaga keagamaan dapat mendengarkan keluhan dan keprihatinan kelompok maupun masyarakat pada umumnya dan menjadi agen penyalur inspirasi publik untuk menekan pemerintah agar memberi perhatian atau mengeluarkan kebijaksanaan demi kebaikan bersama. Lembaga keagamaan juga bisa mengontrol terciptanya etika politik dan jalannya roda pemerintahan dengan kritik-kritik kenabian. (Surip, 2013: 16-17)
Keterlibatan umat Katolik dalam politik marupakan tugas dan panggilan perwujudan iman. Semua Umat Katolik dipanggil dan diutus berdasarkan atas baptisan yang diterima sebagai anggota Gereja. Ada beberapa tugas yang harus dilakukan oleh umat Katolik, sebagai berikut:
1. Menjadi Garam dan Terang DuniaDalam Injil Matius 5: 13-16 telah dikatakan bahwa umat beriman adalah garam dunia. Sebagai garam, ia harus tetap asin karena dengan demikian dapat menjadi penyedap rasa dan pengawet yang mencegah kebusukan. Para pengikut Yesus dipanggil untuk melestarikan yang sudah baik dan mencegah pembusukan yang menghancurkan. Sebagai perpanjangan tangan Gereja, Umat Katolik, khusus kaum awam dipanggil untuk menghadirkan dan mengaktifkan Gereja di daerah-daerah dan keadaan-keadaan, tempat Gereja tidak dapat menggarami dunia selain berkat jasa mereka.(Bdk. LG. 33). Dasar ini menjadi alasan keterlibatan umat Katolik dalam politik etis.
Selain sebagai garam, pengikut Yesus adalah terang yang menerangi kegelapan. Agar dunia semakin baik, mereka harus menunjukkan terang itu melalui perbuatan dan sikap yang baik. Sikap itu harus ditunjukkan dalam setiap keterlibatan mereka di dunia sesuai dengan tugas mereka masing-masing. Sebagai politisi, mereka harus menjadi politisi yang baik. Untuk semuanya itu, tentu membutuhkan pengorbanan. Garam harus larut agar bisa mengasinkan dan sumbu pelita harus dibakar agar dapat memberi terang.
2. Menjadi Agen Perubahan Yang Berpegang Pada KebenaranIstilah
Agent of Change sudah sering kita dengar akhir-akhir ini. Bahkan istilah ini pernah menjadi
trend topic dan menjadi pembicaraan para tokoh ternama baik nasional maupun internasional. Menjadi agen perubahan, umat Katolik harus konsisten dengan konsekuensi logis sebagai umat yang percaya kepada Kristus. "Jika ya, hendaklah kamu katakan: ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan: tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. (Mat. 5:37).
Umat Katolik harus menjadi teladan yang baik. Mereka harus menjauhi dan menghindari bujukan-bujuakan yang menggiring pada KKN. Mereka harus berpegang teguh pada janjinya kepada Allah sehingga segala sesuatu harus mereka lakukan
"demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus". Tentu ini sangat erat kaitannya dengan janji atau sumpah mereka sebelum mengemban tugas.
3. Menjadi Pelopor Yang Tahu Hak dan Mau Melakukan KewajibanAntara hak dan kewajiban harus seimbang. Demikian prinsip keadilan yang pernah diajarkan kepada kita dalam Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dulu. Dalam hal ini, kita harus lebih dahulu menunaikan kewajiban, baru menuntut hak. Hal ini bertujuan agar kebaikan bersama selalu tercipta dan terjaga.
Bagi umat Katolik, kewajiban dan tanggung jawab setelah terlibat dalam politik jauh lebih berat daripada orang lain. Di bidang politik dan pemerintahan, peran setiap umat Katolik tidak cukup sebatas menyejahterakan semua orang, tetapi yang lebih utama lagi adalah melakukan semua itu demi kemuliaan nama Allah. (Surip, 2013:36). Oleh karena itu, dalam hal ini selalu ada pengandaian bahwa umat Katolik yang terlibat dalam dunia politik, adalah umat yang benar-benar berkualitas secara Katolik. Telah mengenal imannya lebih dulu dan menyadari tugas perutusannya secara baik.
Supaya kerja sama para warganegara, dijiwai kesadaran akan kewajiban mereka, dalam kehidupan sehari-hari negara berhasil dengan baik, dibutuhkan tata hukum positif, yang mencantumkan pembagian tugas-tugas serta lembaga-lembaga pemerintah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, pun juga perlindungan hak-hak efektif dan tidak merugikan siapa pun. (GS. 75). Tidak merugikan siapa pun, ini menjadi penekanan khusus dalam menunaikan hak dan kewajiban. Umat Katolik harus secara jujur dan wajar, malahan dengan cinta kasih dan ketegasan politik, membaktikan diri bagi kesejahteraan semua orang.
Umat Katolik dalam berpolitik bisa belajar dari ajaran Konsili Vatikan II tentang Gereja di dunia dewasa ini, yakni,
saatnya tiba kita bertindak, bersaksi bukan berbicara, berwacana saja. Kesaksian Kristiani yang sejati diperlukan sekarang ini sebab orang-orang lebih percaya pada para saksi daripada pengajar, pengalaman daripada ajaran dan hidup serta tindakan daripada teori-teori. (Modul, 2013:9)
____________________
Bahan Bacaan:
- Surip Stanislaus, OFM Cap, Kerasulan Politik, Panggilan dan Perutusan Umat Katolik, Jakarta, Komisi Kerawam KWI, 2013.
- Lumen Gentium
- Gaudium Et Spes
- Modul Pendidikan Politik Umat Katolik, Jakarta, Komisi Kerawam KWI, 2013
